Mega-Berita.com SINTANG, 18 November 2026 — Beredarnya Nota Dinas Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700.1.1.2/77/BIDWAS-I/2026 tertanggal 18 Juni 2026 di media sosial memicu kontroversi baru. Dokumen internal yang masih dalam proses tindak lanjut tersebut dijadikan bahan pemberitaan oleh Nadi Berita dengan judul yang dinilai berpotensi menyesatkan pemahaman publik.
Kronologi Pemeriksaan Inspektorat
Berdasarkan dokumen yang beredar, Tim Audit Inspektorat Kabupaten Sintang telah menyampaikan Naskah Hasil Audit (NHA) Reguler kepada Kepala Desa Baung Sengatap, Muryadi, S.Sos., pada 18 Juni 2026.
Pemeriksaan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor ST. 000.1.2.3/85/ITKAB/2026 tanggal 4 Februari 2026. Ruang lingkup pemeriksaan meliputi Keuangan Desa, Pendapatan Desa, Belanja dan Pembiayaan Desa, Pengadaan Barang dan Jasa, Kewajiban Perpajakan, Aset Desa, serta Pemanfaatan Hasil Kegiatan Desa.
Dalam nota dinas tersebut, pihak desa diberikan waktu tujuh hari untuk menyampaikan tanggapan terhadap temuan yang tercantum dalam NHA setebal 19 halaman.
Koreksi Fakta: Rp2,25 Miliar Bukan Otomatis Kerugian Negara
Di Media Online Mau pun di Media sosial dalam pemberitaannya menggunakan judul "Audit Bongkar Temuan Rp2,25 Miliar" yang dinilai dapat menimbulkan persepsi seolah-olah angka tersebut merupakan nilai kerugian negara.
Padahal, berdasarkan penjelasan pihak yang memberikan klarifikasi, angka Rp2.252.156.699,73 merupakan total nilai anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) selama dua tahun anggaran, yakni 2024 dan 2025, yang menjadi objek pemeriksaan, bukan angka yang secara otomatis dapat disebut sebagai kerugian negara.
Nilai anggaran yang diperiksa harus dibedakan dari nilai temuan audit maupun kerugian negara. Ketiganya merupakan hal yang berbeda.
Sampai rilis ini diterbitkan, belum terdapat informasi mengenai penetapan resmi nilai yang harus dipertanggungjawabkan. Sementara itu, NHA lengkap setebal 19 halaman juga belum dipublikasikan secara utuh.
Karena itu, publik diminta tidak mencampuradukkan total anggaran yang diperiksa dengan nilai kerugian negara sebelum ada hasil dan penetapan resmi dari pihak berwenang.
Isu Muncul di Tengah Perjuangan Hak Plasma 30 Persen
Persoalan ini juga menjadi sorotan karena mencuat di tengah perjuangan Kepala Desa Muryadi bersama masyarakat Desa Baung Sengatap, Desa Lepung Pantak, dan Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu dalam menuntut realisasi hak Plasma 30 persen dari PT SNIP.
Kemunculan isu audit tersebut memunculkan pertanyaan dan kecurigaan di kalangan masyarakat mengenai momentum pemberitaannya.
"Pas kami lagi kuat-kuatnya memperjuangkan hak masyarakat, tiba-tiba isu ini meletus. Wajar kami curiga ada upaya untuk mendiskreditkan," ujar salah satu perwakilan warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Meski demikian, dugaan adanya upaya mendiskreditkan pihak tertentu masih memerlukan pembuktian dan tidak dapat disimpulkan tanpa fakta yang jelas.
Sekretaris Umum Badan Pengurus Pusat LSM PISIDA Syamsuardi: Transparansi, Perlindungan Hak, dan Siap Tempuh Jalur Hukum
Syamsuardi selaku Kuasa Pendamping Masyarakat menyampaikan sikap tegas dan meminta agar persoalan beredarnya dokumen internal Inspektorat Kabupaten Sintang disikapi secara transparan, profesional, dan tidak merugikan masyarakat.
Ia menyampaikan empat tuntutan:
1. Mengungkap sumber kebocoran dokumen. Inspektorat Kabupaten Sintang diminta mengungkap sumber beredarnya dokumen internal tersebut. Apabila ditemukan pihak yang terbukti memberikan atau membocorkan dokumen secara tidak semestinya, agar diberikan sanksi sesuai ketentuan disiplin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dari pemberitaan Yang beredar melakukan koreksi dan klarifikasi. Media yang sudah beredar diminta memberikan koreksi dan klarifikasi atas pemberitaan yang dinilai menyalahartikan angka Rp2,25 miliar, mengingat angka tersebut merupakan total anggaran ADD tahun 2024 dan 2025 yang diperiksa, bukan otomatis merupakan kerugian negara.
3. Menghormati proses pemeriksaan. Seluruh pihak diminta menghormati proses pemeriksaan dan tindak lanjut yang sedang berjalan serta tidak memberikan vonis atau membangun kesimpulan yang menghakimi sebelum adanya penetapan resmi dari pihak berwenang.
4. Melindungi perjuangan hak masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sintang diminta memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat Desa Baung Sengatap, Desa Lepung Pantak, dan Desa Sungai Rusap Mensiku Bersatu dalam memperjuangkan realisasi Plasma 30 persen dari PT SNIP tanpa intimidasi maupun tekanan terhadap masyarakat.
⚖️ Siap Tempuh Jalur Hukum Atas Fitnah
Sebagai Kuasa Pendamping Masyarakat, Sekretaris Umum Badan Pengurus Pusat LSM PISIDA Syamsuardi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam menyikapi upaya fitnah yang sengaja disebarkan untuk menjatuhkan semangat masyarakat dalam memperjuangkan haknya, terutama serangan yang ditujukan kepada Kepala Desa Muryadi.
"Penyebaran dokumen bocoran yang disertai pemberitaan yang menyalahartikan fakta merupakan upaya fitnah untuk merusak reputasi dan menjatuhkan semangat perjuangan masyarakat. Sebagai kuasa pendamping, kami akan melakukan upaya hukum secara tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti menyebarkan fitnah tersebut," tegas Syamsuardi.
Ia menambahkan, upaya hukum yang akan ditempuh meliputi pelaporan ke pihak kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi yang menyesatkan, serta tindakan hukum perdata jika diperlukan untuk memulihkan nama baik yang dirugikan.
Syamsuardi Sekretaris Umum Badan Pengurus Pusat LSM PISIDA menegaskan bahwa transparansi pemeriksaan dan perlindungan hak masyarakat harus berjalan beriringan. Perjuangan masyarakat untuk memperoleh haknya tidak boleh terganggu oleh polemik pemberitaan yang belum didukung kejelasan hasil pemeriksaan secara utuh.
Muryadi: Kami Tidak Menentang Audit
Kepala Desa Baung Sengatap, Muryadi, S.Sos., menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menolak proses pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat. Namun, ia meminta agar dokumen hasil pemeriksaan tidak digunakan untuk membangun opini yang dapat merugikan nama baik seseorang sebelum seluruh proses dan tindak lanjut selesai.
"Kami tidak menentang audit. Tapi kami menolak dijadikan objek fitnah dengan dokumen bocoran. Kebenaran akan terungkap dengan sendirinya," tegas Muryadi.
Menurutnya, proses audit harus dihormati dan hasilnya disampaikan secara utuh agar masyarakat memperoleh informasi yang benar, bukan kesimpulan yang dibangun dari potongan dokumen atau angka yang belum dijelaskan secara lengkap.
Catatan Redaksi
Redaksi menegaskan bahwa audit merupakan bagian penting dari pengawasan tata kelola pemerintahan desa. Namun, pemberitaan mengenai hasil audit harus mengedepankan ketepatan angka, konteks, asas praduga tidak bersalah, serta prinsip keberimbangan.
Publik berhak mengetahui hasil pengawasan, tetapi informasi tersebut harus disampaikan secara akurat dan tidak mencampuradukkan nilai anggaran yang diperiksa dengan kerugian negara.
Redaksi — Sintang, 18 November 2026


