Mega-Berita.com SINTANG, KALIMANTAN BARAT – Pemberitaan mengenai Kepala Desa Baung Sengatap, Muryadi, yang diterbitkan situs Suara Update pada 7 November 2026 menuai persoalan. Setelah Muryadi menyampaikan klarifikasi langsung kepada pimpinan redaksi, pihak Suara Update disebut mengakui adanya ketidakakuratan informasi yang sebelumnya diterima dan dipublikasikan.
Artikel berjudul "Waktu Habis! Kepala Desa Baung Muryadi Dinilai Menantang Hukum, Abaikan Temuan Audit Inspektorat Sebesar Rp240,6 Juta" tersebut juga disebarluaskan melalui akun TikTok Pantau Negeri dengan menggunakan poster bergambar seseorang dalam keadaan terborgol.
Namun, meskipun telah ada komunikasi dan pengakuan mengenai ketidakakuratan informasi, pencabutan pemberitaan dinilai belum dilakukan secara menyeluruh.
Muryadi Klarifikasi, Pimpinan Redaksi Janji Cabut Berita
Setelah pemberitaan beredar, Muryadi selaku pihak yang diberitakan mengambil langkah dengan menghubungi Pemimpin Redaksi (Pimred) Suara Update serta pemilik akun TikTok Pantau Negeri.
Dalam komunikasi tersebut, keduanya disebut mengakui adanya ketidakakuratan informasi yang diterima dan kemudian disampaikan kepada publik.
Diky selaku pimpinan Suara Update juga menyampaikan akan mencabut pemberitaan yang dipersoalkan.
Akan tetapi, berdasarkan keterangan yang disampaikan Muryadi, hingga saat ini materi yang diturunkan baru sebatas tayangan pada akun TikTok Suara Update. Sementara itu, pencabutan dan koreksi pada kanal pemberitaan lainnya dinilai belum sepenuhnya dituntaskan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai tindak lanjut tanggung jawab redaksi setelah adanya pengakuan atas ketidakakuratan informasi.
Pengakuan atas kekeliruan tentu merupakan langkah awal yang patut diapresiasi. Namun, tanggung jawab media tidak cukup hanya melalui komunikasi pribadi atau janji pencabutan. Publik yang sebelumnya menerima informasi tersebut juga berhak memperoleh klarifikasi dan koreksi secara terbuka.
Judul dan Poster Borgol Dipersoalkan
Sebelumnya, artikel Suara Update menggunakan frasa "Waktu Habis!" dan "Dinilai Menantang Hukum" yang dinilai berpotensi membentuk persepsi negatif terhadap Muryadi.
Selain judul, penggunaan poster bergambar seseorang dalam keadaan terborgol juga menjadi perhatian. Ilustrasi tersebut dinilai dapat menimbulkan kesan bahwa pihak yang diberitakan telah melakukan tindak pidana, meskipun belum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan bersalah.
Persoalannya bukan sekadar penggunaan ilustrasi, melainkan dampaknya terhadap persepsi masyarakat mengenai status hukum seseorang.
Di sisi lain, informasi mengenai nominal temuan audit sebesar Rp240.600.749, tenggat 60 hari, serta klaim belum adanya penyelesaian maupun pengembalian dana perlu didukung dokumen dan konfirmasi dari instansi berwenang.
Temuan pemeriksaan administratif tidak serta-merta menjadi bukti bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana korupsi.
Dugaan Pelanggaran Etika Jurnalistik
Persoalan ini dinilai perlu mendapat perhatian Dewan Pers, khususnya terkait penerapan Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik.
Pasal 1 mengatur kewajiban wartawan menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Sementara Pasal 3 mewajibkan wartawan menguji informasi, tidak mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
Selain itu, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur kewajiban pers menghormati asas praduga tak bersalah.
Pasal 5 ayat (2) UU Pers juga memberikan hak jawab kepada seseorang atau kelompok yang dirugikan oleh pemberitaan.
Sementara Pasal 10 Kode Etik Jurnalistik mengatur kewajiban memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai permintaan maaf kepada publik.i
Apabila ketidakakuratan informasi dapat dibuktikan, redaksi berkewajiban melakukan koreksi sesuai ketentuan jurnalistik yang berlaku.
Muncul di Tengah Perjuangan Plasma Masyarakat
Persoalan pemberitaan ini juga menjadi perhatian karena Muryadi dikenal sebagai salah satu pemimpin perjuangan masyarakat Desa Baung Sengatap bersama Desa Lepung Pantak dan Desa Sungai Risap.
Ketiga desa tersebut memperjuangkan pemenuhan hak kebun plasma sebesar 30 persen dari PT SNIP. Perjuangan yang disebut telah berlangsung sejak 1998 itu menjadi kepentingan penting bagi masyarakat setempat.
Dalam situasi tersebut, pemberitaan yang membentuk citra negatif terhadap seorang pemimpin masyarakat tanpa verifikasi memadai berpotensi memengaruhi kepercayaan publik.
Meski demikian, tidak ada dasar untuk menyimpulkan bahwa pemberitaan tersebut memiliki motif tertentu atau berkaitan langsung dengan perjuangan plasma masyarakat.
Yang harus dipastikan adalah setiap informasi yang disampaikan kepada publik memiliki dasar yang jelas dan telah melalui proses verifikasi.
Dewan Pers Diminta Turun Tangan
Atas persoalan tersebut, Suara Update dan akun Pantau Negeri diharapkan segera menyelesaikan persoalan pemberitaan secara terbuka dan profesional.
Beberapa hal yang menjadi perhatian adalah pencabutan atau koreksi materi yang tidak akurat pada seluruh kanal publikasi, pemuatan hak jawab Muryadi secara proporsional, evaluasi penggunaan ilustrasi borgol, serta penjelasan terbuka mengenai dasar informasi yang sebelumnya diberitakan.
Dewan Pers juga diharapkan melakukan penilaian terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.
Kebebasan pers merupakan bagian penting dalam demokrasi. Media memiliki hak untuk mengkritik pejabat publik dan mengungkap dugaan penyimpangan. Namun, kebebasan tersebut harus berjalan bersama tanggung jawab profesional.
Pengakuan atas ketidakakuratan harus diikuti tindakan nyata. Jangan sampai sebuah informasi yang telah dipersoalkan dan diakui tidak akurat terus beredar tanpa koreksi yang memadai. Sebab, pers memiliki tanggung jawab menyampaikan fakta kepada masyarakat, bukan membangun penghakiman melalui judul dan gambar.
