Mega-Berita.com SINTANG — Dua orang warga dipanggil sebagai saksi oleh Ditreskrimum Polda Kalbar terkait penyelidikan laporan polisi atas panen sawit yang dilaksanakan masyarakat dari tiga desa pada 1 Oktober 2026.
Berdasarkan surat undangan klarifikasi tertanggal 10 November 2026 yang diterima redaksi, keduanya diminta hadir Senin, 16 November 2026 pukul 14.00 WIB di Ruang Subdit I Ditreskrimum Polda Kalbar, Jalan Ahmad Yani No. 1 Pontianak. Penyelidikan merujuk Laporan Polisi Nomor LP/B/278/XI/2026/SPKT/Polda Kalbar (3 November 2026) mengenai dugaan pencurian Pasal 476 UU No. 1/2023 (KUHP), atas peristiwa 1 Oktober 2026 di Desa Sungai Risap Mensiku Bersatu, Desa Lepung Pantak, dan Desa Baung Sengatap. Identitas kedua warga dianonimkan untuk perlindungan.
Panen Sudah Lewat Jalur Surat Resmi
Sebelum panen, masyarakat tiga desa telah menerbitkan Surat Undangan Panen Perdana (29 September 2026) kepada 18 pihak — termasuk Bupati, Kapolres, Korem 121, Pimpinan PT SNIP, Camat/Kapolsek/Danramil, dan kepala desa — menjadwalkan panen Kamis, 1 Oktober 2026 pukul 07.30 WIB.
Masyarakat juga menyampaikan Surat Pemberitahuan Panen resmi kepada PT SNIP, sebagai tindak lanjut Keputusan Sikap Bersama 10 September 2026: menuntut lahan plasma 30% di dalam HGU dan akan mengambil sepenuhnya lahan di luar HGU yang diklaim pihak perusahaan.
Perusahaan diminta menjawab dalam satu minggu sejak 10 September; karena tidak ada jawaban, warga melaksanakan panen secara sepihak.
Akar Konflik 28 Tahun
Persoalan berawal sejak perusahaan masuk pada 1998 dengan janji plasma, rumah, dan fasum yang tak pernah terealisasi. Kepemilikan konsesi berganti empat kali; PT SNIP adalah pemilik keempat. Bukti peta menunjukkan tumpang tindih batas HGU dengan pemukiman warga (Banjor, Pedadang Hulu); warga yang mengurus PTSL justru menemukan rumah, kebun, dan makam masuk klaim HGU. Sepanjang 2026, warga berturut-turut audiensi ke Pemkab (4 Agustus), menyerahkan Sikap Bersama ke PT SNIP (10 September), dan beraksi ke Kantor Bupati (Oktober).
Pemanggilan warga oleh Polda Kalbar Bertentangan dengan Kesimpulan DPR yang Ditandatangani Kabareskrim dan memunculkan pertanyaan.
Pada 26 Agustus 2026 — hanya dua bulan sebelumnya — Komisi III DPR RI bersama Kabareskrim Polri dan KPA menandatangani kesimpulan RDPU: percepat perubahan pendekatan konflik agraria dari legalistik-represif menjadi restoratif-humanis, cegah kriminalisasi, dan moratorium seluruh perkara pidana konflik agraria struktural. Dokumen itu ditandatangani langsung oleh Kabareskrim Komjen Pol. Drs. Syahardianto, M.Si.
Masyarakat mempertanyakan: jika Bareskrim sendiri menandatangani moratorium, mengapa Ditreskrimum Polda Kalbar justru memproses laporan perusahaan hingga memanggil warga?
"Memproses hukum satu orang saja yang menjadi bagian dari perjuangan ini, sama artinya dengan menyentuh perjuangan seluruh warga dari tiga desa yang telah berjuang selama hampir 28 tahun," tegas perwakilan masyarakat. Pemanggilan itu dipandang sebagai upaya memecah belah persatuan perjuangan.
Redaksi membuka ruang hak jawab kepada PT SNIP, Polda Kalbar, BPN, dan Pemkab Sintang.
Catatan redaksi: Seluruh detail surat panggilan, surat undangan, dan surat pemberitahuan panen ditulis berdasarkan salinan dokumen asli yang diterima redaksi. Kesimpulan DPR berdasarkan dokumen RDPU bertanda tangan 26 Agustus 2026.(cecef)
