Mega-Berita.com KUBU RAYA — Krisis BBM
subsidi di pedalaman Kalimantan Barat kian memuncak dan kini langsung
menyeret sorotan ke tingkat nasional. Harga Pertalite di Desa Sungai Asam,
Kecamatan Sungai Raya, dilaporkan mencapai Rp15.000 per liter. Sementara
itu, di Desa Sukalanting, kawasan Tanjung Manggis, berdasarkan laporan
warga pada 2 April 2026, harga bahkan menembus Rp18.000 per liter. Jum'at.
03/04/2026.
Situasi ini memicu kritik keras terhadap pemerintah pusat yang dinilai
gagal menjamin distribusi energi di wilayah 3T (tertinggal, terdepan,
terluar).
Ketua DPC Lembaga Investigasi Negara, Nurjali SPdI, menegaskan kondisi ini
bukan sekadar persoalan daerah, melainkan tanggung jawab langsung
pemerintah pusat hingga Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau BBM subsidi bisa tembus Rp18 ribu, ini bukan lagi masalah teknis.
Ini kegagalan sistem yang harus dijawab Presiden. Negara tidak boleh absen
saat rakyat desa tercekik,” tegasnya.
Ia mendesak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, bersama BPH Migas dan
Pertamina, segera turun langsung ke lapangan dan mengambil langkah
konkret.
Menurut Nurjali, akar krisis bermula dari kebijakan penghentian sub
penyalur BBM subsidi sejak 30 September 2025 pasca perubahan regulasi.
Kebijakan ini dinilai memutus akses distribusi resmi di desa tanpa solusi
pengganti yang efektif.
Akibatnya, distribusi BBM kini dikuasai jaringan tidak resmi. BBM disuplai
menggunakan jerigen melalui kendaraan pickup, lalu dijual kembali secara
ilegal dengan harga tinggi.
Ironisnya, praktik ini berlangsung terbuka tanpa penindakan tegas dari
aparat penegak hukum.
“Dulu saat sub penyalur aktif, harga hanya Rp10.500 per liter. Sekarang
rakyat dipaksa membeli Rp15.000 sampai Rp18.000. Ini bukan mekanisme
pasar, ini pembiaran,” ujarnya.
Dengan jarak ke SPBU mencapai 35 kilometer, warga tidak memiliki pilihan
selain membeli dari pengecer. Kondisi ini mempertegas ketimpangan antara
kota dan desa dalam akses energi.
Nurjali menegaskan, negara tidak boleh hanya hadir dalam laporan dan
pernyataan, tetapi harus nyata di lapangan. Ia mendesak agar sub penyalur
segera diaktifkan kembali dan jaringan distribusi ilegal ditertibkan.
“Ini jeritan rakyat kecil. Kalau Presiden tidak segera turun tangan, ini
bukan lagi sekadar krisis BBM, tapi krisis kepercayaan terhadap negara.
Saya tantang Pertamina cek langsung ke lapangan,” pungkasnya.
Sumber:
Nurjali SPdI, Ketua DPC Lembaga Investigasi Negara Kubu Raya
