Mega-Berita.com Sintang, - Temuan media mengenai proyek dadakan rehabilitasi rawat inap Puskesmas Dara Juanti yang dilaksanakan tanpa adanya plang informasi proyek, serta ketiadaan data di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Menjadi sorotan publik dan perhatian serius masyarakat.
Salah satu pertanyaan yang dilontarkan media adalah mengenai sumber anggaran, Fauzi selaku Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang saat ditemui menjelaskan bahwa anggaran yang digunakan untuk proyek tersebut bersumber dari Silpa DAK 2018 sampai dengan 2024 sebesar Rp 200 juta rupiah.
Mendengar hal tersebut sekertaris umum LSM Pisida angkat bicara, Syamsuardi mengatakan kecurigaan publik dalam hal pengelolaan keuangan daerah adalah hal yang wajar. Terkait keberadaan data dan informasi terhadap proyek milik pemerintah harus diutamakan agar masyarakat dapat turut serta dalam mengawasi penggunaan dana publik.
Ketidakjelasan mengenai proyek dapat berimbas pada kepercayaan publik serta menimbulkan reaksi negatif. Adanya masalah dalam pengelolaan keuangan daerah berdampak pada integritas serta citra pemerintah daerah itu sendiri.
Dari perspektif hukum dan keuangan daerah, Biasanya, jika dana DAK tidak terserap dalam periode yang ditentukan dapat ditarik pemerintah pusat.
Terkait adanya pengakuan pejabat di Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang mengenai Silpa DAK 2018 sampai dengan 2024 yang digunakan untuk merehabilitasi rawat inap puskesmas Dara Juanti, maka patut diduga dana tersebut mengendap di kas daerah selama lima tahun.
Apabila ditemukan dalam penggunaan dana tersebut di luar peruntukan yang sah dan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, maka berpotensi merupakan tindakan melanggar hukum. Untuk itu akan kita pelajari lebih jauh, Jika ada dugaan korupsi maka akan kita laporkan, Tutupnya.
Cecep Kamaruddin
Penulis
