Mega-Berita.com Mega-Berita.com Mega-Berita.com Mega-Berita.com Sintang, - Melalui wadah organisasi Penambang Rakyat Kapuas Raya, perwakilan dari masyarakat penambang, Asmidi, telah mengajukan berkas permohonan wilayah pertambangan rakyat kepada Ghulam M. Sharon, anggota DPR RI Daerah Pemilihan 2 Kalimantan Barat. Permohonan ini tidak hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan refleksi dari harapan dan usaha masyarakat penambang untuk mendapatkan pengakuan serta legalitas dalam aktivitas pertambangan yang mereka jalankan. Hal ini mencerminkan kondisi nyata di lapangan di mana masyarakat lokal berupaya untuk mengintegrasikan kegiatan ekonomi mereka ke dalam kerangka hukum yang diakui negara.
Pertambangan rakyat di Indonesia, terutama di daerah seperti Kalimantan Barat, sering kali menghadapi tantangan besar terkait dengan status hukum dan pengelolaan sumber daya alam. Masyarakat penambang seringkali terjebak dalam kegiatan yang tidak mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah. Dengan mengajukan permohonan kepada DPR RI, para penambang berharap dapat memperoleh izin yang memungkinkan mereka untuk beroperasi secara legal. Hal ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi mereka, tetapi juga menjamin keberlanjutan ekonomi daerah yang sangat bergantung pada sektor ini.
Dalam pertemuan tersebut, Ghulam M. Sharon menegaskan komitmennya untuk mendukung dan mendorong agar permohonan dari Penambang Rakyat Kapuas Raya dapat segera direalisasikan oleh pemerintah. Pernyataan ini sangat penting, mengingat peran anggota DPR sebagai penghubung antara aspirasi masyarakat dan kebijakan publik. Dukungan yang diberikan oleh Sharon dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan regulasi yang lebih ramah terhadap pertambangan rakyat, yang selama ini terabaikan.
Legalitas dalam aktivitas tambang rakyat adalah isu yang sangat mendesak. Tanpa status hukum yang jelas, banyak penambang yang beroperasi di pinggiran hukum, sehingga rentan terhadap tindakan penegakan hukum yang dapat merugikan mereka secara finansial dan sosial. Dengan adanya pengakuan resmi, bukan hanya aspek hukum yang dipenuhi, tetapi juga rasa aman bagi masyarakat penambang untuk melanjutkan usaha mereka.
Lebih jauh lagi, pengajuan pengakuan wilayah pertambangan rakyat ini dapat berdampak positif bagi ekonomi lokal. Aktivitas pertambangan yang terstruktur dan legal tidak hanya meningkatkan pendapatan bagi penambang itu sendiri, tetapi juga memberi kontribusi pada pajak daerah dan memperkuat ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja. Selain itu, regulasi yang jelas dapat mendorong praktik pertambangan yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab, sehingga menjaga kelestarian lingkungan hidup di sekitar kawasan tambang.
Namun, tantangan tetap ada dalam proses realisasi permohonan ini. Diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, anggota DPR, dan masyarakat penambang untuk mengatasi berbagai hambatan yang mungkin muncul, termasuk isu-isu terkait hak adat, pengelolaan lingkungan, dan distribusi keuntungan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga sangat penting agar hasil yang dicapai benar-benar bermanfaat untuk semua pihak yang terlibat.
Secara keseluruhan, langkah yang diambil oleh Penambang Rakyat Kapuas Raya dan dukungan dari Ghulam M. Sharon merupakan langkah strategis dalam mewujudkan keadilan dan pengakuan hak masyarakat penambang di Kalimantan Barat. Melalui proses ini, diharapkan akan tercipta suatu kerangka kerja yang saling menguntungkan, memberikan keamanan berusaha bagi penambang, serta menjamin pengelolaan sumber daya yang lebih baik demi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
Referensi :
Masyarakat Penambang Kapuas Raya dan Permohonan Legalitas Di Kalimantan Barat.
DPR RI: Komitmen Terhadap Pertambangan Rakyat.
Perkembangan Hukum Pertambangan Rakyat di Indonesia.
Analisis Ekonomi Pertambangan dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Lokal.
Environmental Management in Small Scale Mining.
Cecep Kamaruddin
Penulis
