Mega-Berita.com Mega-Berita.com Mega-Berita.com Mega-Berita.com Pontianak, Kalbar – Dugaan praktik nakal di sejumlah SPBU Kalimantan Barat kembali jadi sorotan. Meski antrean jeriken, penyelewengan BBM subsidi, hingga pembukaan SPBU di luar jam operasional terus terjadi, pihak Pertamina seolah hanya menonton dari balik layar.
Ironisnya, menurut salah satu pegawai Ritail Pertamina Pontianak, seluruh aktivitas SPBU di Kalbar sudah terpantau langsung lewat sistem CCTV terintegrasi. “Kami tahu SPBU mana buka jam berapa, tutup jam berapa. Semua CCTV sudah terkoneksi,” ujar Budi, saat dihubungi awak media. Jum'at, 11/7/2025
Pernyataan ini justru menimbulkan tanda tanya besar. Jika Pertamina sudah mengantongi akses penuh terhadap aktivitas SPBU, mengapa pelanggaran terus terjadi tanpa sanksi tegas?
Temuan di lapangan menunjukkan antrean jeriken dan drum masih berlangsung bahkan di luar jam operasional resmi. Ada dugaan bahwa BBM subsidi ini disalurkan ke spekulan, bukan masyarakat yang berhak.
“Antrean jeriken tak jadi masalah, asal ada surat rekomendasi dari desa atau BPH Migas,” tambah Budi. Pernyataan ini mempertegas kekhawatiran bahwa celah regulasi telah dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis gelap.
Ketika awak media berupaya mengonfirmasi ke pimpinan Pertamina di Pontianak, petugas keamanan justru menghalangi. “Kami tidak bisa temui pimpinan, aturannya seperti itu. Nanti kami sampaikan via telepon saja,” kata seorang sekuriti.
Namun saat dihubungi, pihak Humas Pertamina justru lempar tanggung jawab. Mulai dari menyuruh melapor ke Depot, hingga akhirnya diarahkan lagi ke Call Center 123. “Katanya bukan wewenang Pertamina Pontianak,” ujar petugas keamanan tersebut, yang diarahkan dari pihak pertamina.
Banyak yang kini bertanya-tanya yakni apakah Pertamina benar-benar tidak tahu, atau sengaja membiarkan? Pengawasan digital seharusnya membuat pengendalian lebih ketat, bukan sebaliknya.
Jika pelanggaran terus terjadi padahal aktivitas SPBU diawasi 24 jam, maka dugaan muncul bahwa ada pembiaran sistemik, atau bahkan keterlibatan oknum di dalam tubuh Pertamina sendiri.
Sejumlah pihak mulai mendesak agar BPH Migas dan Ombudsman RI turun tangan, Audit independen dilakukan terhadap distribusi BBM subsidi di Kalbar serta Pertamina buka data pengawasan dan daftar SPBU yang dikenai sanksi.
Jika tidak, citra Pertamina sebagai BUMN energi akan hancur, bukan karena tak mampu, tapi karena diduga membiarkan permainan ini terus berjalan. BBM subsidi adalah hak rakyat kecil. Jika distribusinya dikendalikan oleh mafia dengan dalih surat rekomendasi, maka ini bukan sekadar pelanggaran, tapi pengkhianatan terhadap amanat negara. (TIM)
