Mega-Berita.com Mega-Berita.com Mega-Berita.com Mega-Berita.com Pembangunan infrastruktur, termasuk hotel, dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi daerah, seperti menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pariwisata. Namun, apabila pembangunan tersebut dilakukan dengan cara melanggar aturan dan menciptakan masalah lingkungan, maka hal ini harus menjadi sorotan serius pemerintah daerah.
Baru-baru ini permasalahan tersebut muncul di Kabupaten Sintang, di mana pembangunan sebuah bangunan yang menurut warga akan di jadikan hotel ini terindikasi melanggar Peraturan Daerah (Perda) dengan beberapa indikasi yang merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar.
Salah satu isu utama terkait pembangunan Hotel tersebut adalah lokasinya yang berdiri di atas aliran sungai. Hal ini bukan hanya melanggar perda, tetapi juga dapat berdampak negatif terhadap ekosistem sungai dan kehidupan masyarakat.
Persoalan tersebut mendapat tanggapan dari Sekum LSM PISIDA di Sintang, menurutnya penempatan bangunan di atas aliran sungai berpotensi menyebabkan banjir selain itu, saya juga mendengar pembangunan tersebut terindikasi melakukan penyerobotan tanah milik warga.
Menurutnya jika benar terjadi penyerobotan tanah perbuatan tersebut bisa berujung pidana karena bisa dipastikan akan merugikan pemilik tanah yang sah. Untuk itu Syamsuardi berharap agar instansi terkait, seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas Perkim) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), segera mengambil sikap tegas.
Jangan sampai terjadi pembiaran pintanya saat ditemui oleh awak media. Situasi tersebut harus segera ditindaklanjuti, jangan sampai ada kesan 'tutup mata' terhadap pelanggaran. Terutama kepada Satpol PP yang memiliki tanggung jawab untuk menegakkan perda dan menjaga ketertiban umum yang semestinya pro aktiv melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek pembangunan yang berpotensi melanggar peraturan.
Implementasi penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran seperti ini sangat penting agar tidak ada kekhawatiran di kalangan masyarakat bahwa pembangunan dapat dilakukan sembarangan. Selain itu, pemerintah daerah seharusnya lebih transparan dalam menangani masalah ini dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan yang akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan masyarakat.
Dengan penegakan hukum yang kuat dan sikap proaktif dari instansi pemerintahan, untuk mengawasi pelanggaran yang ada, diharapkan akan tercipta sinergi yang positif antara pihak pengembang, pemerintah, dan masyarakat demi pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Terakhir dirinya juga meminta kepada pihak pengembang harus memperhatikan batasan dan regulasi yang ada, dan tidak mengabaikan hak-hak masyarakat agar tercipta lingkungan yang aman. Sampai berita ini diterbitkan awak media belum berhasil mengkonfirmasi pihak pengembang yaitu toko bangun Duta terkait izin yang diperoleh sehingga pembangunan tersebut tetap dapat terus berlanjut tanpa hambatan.
Cecep Kamaruddin
Penulis
