Mega-Berita.com Mega-Berita.com Mega-Berita.com Mega-Berita.com Sintang, - Lambanya penyelesaian sengketa lahan warga Desa Baong Sengatap yang di klaim PT CUP melalui HGU telah menimbulkan kecurigaan, bertahun-tahun sudah masyarakat bersabar menanti dan mengikuti proses di pemerintahan Kabupaten Sintang sebelumya. Namun hingga kini, permasalahan yang menyangkut nasib dan masa depan masyarakat di Ketungau Hilir tersebut ibarat kotak misteri yang jika dibuka akan membuat jantung peserta yang terlibat berdetak kencang.
Akibat ketidakpastian hukum yang berlarut-larut, untuk kesekiankalinya warga setempat kembali memasang portal di jalan yang biasa dilewati anak perusahaan Cakra Group yang berdasarkan isu beredar rencananya mau di takeover namun sampai saat ini belum laku-laku juga mungkin dampak dari sekelumit persoalan dari perusahaan itu sendiri. Isu tersebut jelas menciptakan suasana ketidaknyamanan bagi masyarakat yang mungkin saja akan kehilangan hak atas bangunan dan lahan mereka, seharusnya masyarakat bisa hidup dengan tenang dan aman di tanah mereka sendiri. Namun hal-hal yang tidak diinginkan suatu saat nanti mungkin saja terjadi, seperti penggusuran.
Menanggapi situasi ini LSM PISIDA yang berpusat di Sintang berinisiatif akan menyurati pak Krisantus selaku wakil Gubernur Kalimantan Barat. guna meminta waktu beliau untuk dapat mendengarkan keluhan langsung dari masyarakat Desa Baong Sengatap yang merasa adanya ketidakadilan akibat kebun bangunan beserta pekarangan rumah sampai dengan pemakaman masuk dalam penguasaan PT CUP melalui HGU.
Menurut Syamsuard (Sekum LSM PISIDA) Pemerintah, sebagai pengatur dan pengawas atas penggunaan lahan, seharusnya memiliki tanggung jawab untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut, Namun setelah sekian lama berjalan, tampaknya belum ada kejelasan, Etah karena apa, ungkapnya.
Selain itu, Syamsuardi yang selalu setia mendampingi warga melalui LSM PISIDA juga berencana mempertanyakan kepada wakil Gubernur Kalbar, mengenai mekanisme penyelesaian konflik agraria yang menurutnya lamban dalam proses dan kurang berpihak kepada masyarakat. Hal ini sangat berbeda ketika konflik melibatkan kepentingan perusahaan, dimana respon dari pihak kepolisian dan pemerintahan terlihat sangat cepat. Seperti yang baru-baru ini, terjadi penangkapan terhadap dua orang karyawan perusahaan dan seorang warga atas dugaan pencurian buah milik PT CUP di Ketungau Hilir oleh pihak Kepolisian setempat tanpa melibatkan pihak adat dan desa setempat.
